TarunaNews.id Gowa – Ketua MPC KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Gowa menyampaikan desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa agar mengusut tuntas berbagai dugaan permasalahan yang mencuat dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Gowa.tgl 25/6/2026.
Menurut Ketua MPC KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Gowa, berbagai persoalan yang terungkap dalam proses rapat Pansus Hak Angket DPRD Gowa telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam pernyataannya, MPC KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Gowa menilai tata kelola pemerintahan saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, pihaknya mendesak agar Bupati Gowa mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas berbagai polemik yang berkembang.
Selain itu, KIWAL Garuda Hitam menyoroti sejumlah keterangan yang disebut muncul dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Gowa. Di antaranya terkait dugaan adanya pesta minuman keras di Rumah Jabatan Bupati Gowa yang disebut dihadiri oleh Bupati Gowa. Dalam keterangan yang berkembang pada forum tersebut, juga disebut adanya dugaan keterlibatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai pihak yang menyediakan minuman berjenis wine.
KIWAL Garuda Hitam juga meminta APH mendalami dugaan keterlibatan Basri Kajang alias Ombas dalam sejumlah proyek besar di Kabupaten Gowa. Selain itu, organisasi tersebut meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan keterkaitan Ombas dalam perkara yang berkaitan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), di mana kepala dinas terkait saat ini telah berstatus tersangka dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, MPC KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Gowa turut menyoroti intensitas kehadiran Basri Kajang alias Ombas dalam berbagai kegiatan dan kunjungan yang melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa, baik dalam kegiatan di dalam daerah maupun di luar daerah. Menurut mereka, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang transparan demi menghindari berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
MPC KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Gowa menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, profesional, dan transparan. Mereka berharap APH serta Pansus Hak Angket DPRD Gowa dapat bekerja secara independen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Gowa.
(Tim) TarunaNews- melaporkan kab. Gowa Sul-sel
